Berdasarkan informasi yang diperoleh Liputan6.com, Minggu (4/9/2016), Ahok akan bersaksi di sidang Sanusi, Pengadilan Tipikor, Jakarta, besok sekitar pukul 10.00 WIB.
Ahok sendiri pada Jumat 2 September 2016 lalu mengakui akan bersaksi untuk Sanusi. Dia mengatakan dirinya akan hadir pukul 09.00 WIB. Setelah itu, dia akan menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi.
"Sidangnya selesai jam 12 (12.00 WIB). Jam 2 (14.00 WIB) kita ke MK," ucap Ahok.
Ahok sendiri pada 10 Mei 2016 lalu pernah menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus ini. Dia diperiksa sebagai saksi untuk Sanusi ketika masih berstatus tersangka.
Saat itu di hadapan penyidik, Ahok menjelaskan soal usulan dalam draf Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI.
Ahok mengatakan, dirinya mendapat laporan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah dan tim dari Pemprov DKI yang mengatakan rapat pembahasan Raperda RTRKSP berjalan alot.
Ahok menyebut, rapat berjalan alot lantaran kakak Sanusi yang juga Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik ngotot agar rumusan besaran tambahan kontribusi 15 persen yang dibebankan pengembang dikeluarkan dari Raperda RTRKSP. Taufik yang juga Ketua Balegda itu pun ngotot agar rumusan itu dimasukkan dalam Peraturan Gubernur DKI.
"Saudara M Taufik ngotot agar rumus besaran tambahan kontribusi diatur di Peraturan Gubernur dan dikeluarkan dari Raperda RTRKSP," ucap Ahok dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) miliknya.
Selain itu, Ahok juga menjelaskan kepada penyidik soal catatan disposisi pada 8 Maret 2016. Kata Ahok, saat itu Kepala Bapedda Tuty Kusumawati menemuinya di ruang kerja Gubernur DKI. Ahok diserahkan dua lembar dokumen terkait masukan dan penyelerasan pasal-pasal Raperda RTRKSP.
Menurut Ahok, dalam dokumen itu dia membaca penjelasan Pasal 10 ayat 5 huruf c yang tertulis 'tambahan' kontribusi adalah tambahan kontribusi yang dapat diambil di awal dengan mengkonversi dari kontribusi (yang lima persen) yang akan diatur dengan perjanjian kerja sama antara Gubernur dan pengembang.
"Setelah membaca bunyi tulisan itu, saya spontan menyatakan penolakan saya dan saya kemudian menuliskan disposisi, 'gila, kalau seperti ini bisa pidana korupsi'," ujar Ahok.
